JNI Mesuji Siapkan Berkas Laporan Pungli ke Kejaksaan Menggala

JNI Mesuji Siapkan Berkas Laporan Pungli ke Kejaksaan Menggala
Foto: Dokumentasi Jurnalis Nasional Indonesia Mesuji

MESUJI - Prihal pemberitaan yang viral dan banyaknya cuitan dimedsos, terkait adanya pungutan liar (Pungli) Rp. 20.000 dilakukan Pemerintahan Desa (Pemdes) melalui Forum RK (Rukun Keluarga), kepada 89 KPM BST (Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai) di Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang. 

Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Mesuji siapkan berkas laporan, yang akan diajukan secara resmi ke Kejaksaan Negeri Menggala. Rabu (01/08/2021)

Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Udin Komarudin mengatakan, pemberantasan pungli adalah tugas kita bersama, bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.

“Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan masyarakat yang sampai kemeja JNI sebagai kontrol sosial perkumpulan Pers Nasional Indonesia. Ini persoalan yang harus diselesaikan dimasa pandemi Covid-19. Jadi bukan masalah urusan dua puluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah, jadi membudaya, ” terangnya.

Cheudin mengatakan, kita serahkan laporan ke Kejaksaan pelaku pungutan liar mungkin tidak hanya dapat dijerat dengan pasal KUHP.

Pelaku juga mungkin bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Umumnya sih, Kata dia, praktik pungutan liar dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan.

Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun.

Namun, ada ketentuan pidana yang ancaman hukumannya lebih besar dari itu, yakni Pasal 12 e UU Tipikor.

"Pungli itu bisa dikatakan sebagai korupsi. Ada Pasal 12 e disana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun, " ujarnya.

"Namun, tentu dilihat apakah memenuhi unsur itu (Pasal 12 e UU Tipikor) atau tidak, " lanjut dia.

Jika praktik pungutan liar yang diungkap hanya mengandung unsur pemerasan, maka perkara itu akan ditangani Polisi. Jika praktik itu mengandung unsur korupsi, Kejaksaan dapat ikut menyelidiki.

Pihaknya ingin memberikan efek jera agar praktik semacam itu, berbagai alasan pemungutan dana, khususnya di sektor pelayanan publik, tidak terjadi lagi. (TIM)

Mesuji- Lampung
Udin Komarudin

Udin Komarudin

Related Posts

Peringkat

Profle

Adhyaksa verified

Fikri Haldi

Fikri Haldi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Erwin

Erwin

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Udin Komarudin

Udin Komarudin

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Jul 9, 2020

Follow Us

Recommended Posts

Leonard Eben Ezer: Kejaksaan Proses Pemberhentian Tidak Hormat Pinangki
Kejagung Tangkap Buronan Kasus Penipuan Senilai Rp3,1 Miliar
Tim Jaksa Tangkap Ero, Tersangka Korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri
Staf Ahli Gubernur Diperiksa Sebagai Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Pembelian Gas Bumi Oleh Perusahaan Daerah PDE Sumatera Selatan
Penyidik Serahkan 7 Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pada PT. ASABRI Pada Jaksa Penuntut Umum